Perkuat Peran Desa, Popayato Timur Gelar Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Stunting

Popayato Timur — Pemerintah Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan, Ketua TP PKK Desa, serta Kepala Desa dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting, Kamis (11/12/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya terpadu pemerintah daerah dalam memperkuat peran desa sebagai garda terdepan percepatan penurunan angka stunting.

Pelatihan tersebut diikuti oleh kader kesehatan desa, para Ketua TP PKK Desa, serta Kepala Desa se-Kecamatan Popayato Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan peserta dalam mendeteksi dini, mencegah, serta menangani permasalahan stunting secara komprehensif dan berkelanjutan di tingkat desa.

Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan berbagai materi strategis, antara lain kebijakan dan program nasional percepatan penurunan stunting, peran dan fungsi kader serta pemerintah desa, penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan data sasaran stunting, hingga praktik baik intervensi gizi spesifik dan sensitif. Materi disampaikan oleh narasumber yang kompeten di bidang kesehatan dan pembangunan desa.

Camat Popayato Timur dalam sambutannya menyampaikan bahwa stunting merupakan isu prioritas yang memerlukan keterlibatan semua pihak. Melalui pelatihan ini, diharapkan para kader kesehatan, TP PKK, dan kepala desa memiliki pemahaman yang sama serta mampu bersinergi dalam merencanakan dan melaksanakan program pencegahan stunting yang tepat sasaran di wilayah masing-masing.

Lebih lanjut disampaikan bahwa desa memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan program, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan dan pemantauan kegiatan pencegahan stunting, termasuk melalui pemanfaatan Dana Desa dan optimalisasi peran Posyandu.

Kegiatan pelatihan berlangsung dengan lancar dan interaktif, ditandai dengan diskusi serta tanya jawab yang aktif dari para peserta. Diharapkan, hasil dari pelatihan ini dapat diimplementasikan secara nyata di desa, sehingga mampu menurunkan angka stunting serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato. (Najamuddin A)

#Desa #Stunting

 

 Rapat Koordinasi dan Penguatan TPP seluruh Regional Tahun Anggaran 2025 dengan tema Evaluasi Keterpaduan Pelaksanaan Pendampingan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan tanggal 7 s/d 10 Desember tahun 2025

Di kota Bogor Provinsi Jawa Barat oleh BP-SDM dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras. Pada kegiatan tersebut berbagai macam stakeholder hadir baik dari Kementerian Desa PDT, kementerian Pertanian, kementerian koperasi dan dari BUMN turut hadir juga Pertamina. Elemen terkait selaku pelaksana teknis lapangan yang ada di daerah dan turut serta hadir dalam kegiatan tersebut adalah perwakilan dari seluruh provinsi yang ada di indonesia dengan masing-masing provinsi diwakili oleh dinas PMD Provinsi, Koordinator Provinsi, 1 orang perwakilan TAPM dan 1 orang perwakilan Pendamping Lokal Desa.

Hari pertama tanggal 7 desember 2025 pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pembahasan terkait dengan jumlah pendamping yang ada di kementerian desa dan PDT oleh BPSDM, dan disampaikan juga bahwa hingga saat ini jumlah pendamping baik dari tingkat pusat sampai dengan PLD mengalami kekurangan sehingga BPSDM berharap agar kedepan nanti pendampingan bisa maksimal kiranya dari kementerian desa dan PDT bisa membuka ruang dalam melakukan rekrutmen untuk penambahan jumlah kuota pendamping yang ada baik dari tingkat pusat ataupun dari level pusat sampai dengan level PLD, meskipun dalam kepmendes no 294 tahun 2025 ada sedikit perubahan dalam mekanisme rekrutmen sampai dengan pelaksanaan pendampingan. 

Pada hari le dua pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam 3 sesi kegiatan, 

Sesi 1 penyampaian dari 2 pemateri  yaitu yang pertama oleh DR. Viciawaty Machdum dengan Materi konsep sistem dan model pemberdayaan masyarakat dan materi ke dua oleh asisten Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kedua pemateri lebih menekankan terkait dengan konsep pemberdayaan dan langkah strategis dalam pendampingan di ruang lingkup masyarakat.

Sesi ke 2 penyampaian dari tiga narasumber yaitu dari kementerian pertanian, kementerian koperasi dan pertamina. Pada sesi ke 2 ini masing2 narasumber menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi fokus kegiatannya dalam masa pemerintahan saat ini. Hal ini juga berkaitan erat dengan sinergisitas ataupun sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan dan berhubungan langsung dengan Kementerian Desa PDT. 2 dari 3 pemateri tersebut menjadi titik krusial dalam pembahasan dan menuai banyak pertanyaan dari peserta rakor. Yang pertama dari peserta mempertanyakan terkait eksistensinya pendamping kementan yang ada di daerah agar bisa bersama sama melaksanakan pengawalan terkait dengan kegiatan ketahanan pangan yang sedang dikelola oleh BUMDes dan ini merupakan hal baru bagi BUMDes. Dan beberapa pertanyaan yang muncul juga terhadap penyampaian materi dari perwakilan kemenkop adalah tentang pengawalan rekan2 pendamping koperasi dalam hal ini business assistant (BA) Kopdes yang ada di desa agar lebih intens dalam melakukan pendampingan sehingga sinergisitas antar pendamping bisa lebih maksimal.

Dan untuk sesi terakhir dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pemaparan dari  4 orang perwakilan daerah terkait penyampaian best practice.

Dan pada akhir kegiatan Bpk. H. Yanri Suaanto S.Pt M.Pd menyampaikan beberapa arahan yaitu 

KDMP dan MBG merupakan Ide dan gagasan Bapak Presiden 

Prabowo Subianto dimaksudkan selain memperbaiki gizi masyarakat juga memberikan dampak kesejahteraan yang berkelanjutan dengan berperannya SDM dan komoditi pertanian ketahanan pangan yang ada di masyarakat desa. TPP harus memahami dan menjadikan bagian yang tak terpisahkan dalam kerja-kerja pendampingan, sehingganya rekan2 TPP diminta agar menjadi bagian penting dalam mensukseskan program2 tersebut.

Untuk hari ketiga dilaksanakan kajian tentang kepmen no 294 tahun 2025 terkait tugas, fungsi, dan tata kerja Tenaga Pendamping Profesional (Pendamping Desa) untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan desa, menggantikan peraturan sebelumnya dan memperjelas pedoman kerja di lapangan. Dan dalam pelaksanaan tersebut dilakukan pembagian sebanyak empat kelompok, dan diharapkan dari pelaksanaan kajian terhadap kebijakan ini agar nanyi proses pendampingan di desa bisa lebih maksimal dan dipertajam lagi.. 

Pembangunan Desa Melesat: Pohuwato Realisasikan 75,29% Dana Desa Tahun 2025

Sumber data : hasil identifikasi TPP Kab. Pohuwato

Pohuwato — Pemerintah Kabupaten Pohuwato kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pembangunan desa melalui optimalisasi penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Berdasarkan data realisasi hingga akhir tahun, total Dana Desa yang dialokasikan sebesar Rp 84.053.562.000, dengan realisasi mencapai Rp 63.281.189.900 atau 75,29 persen.

Realisasi Kegiatan Sarana dan Prasarana (Sarpras)

Program pembangunan sarana dan prasarana desa menjadi salah satu prioritas dalam mendukung peningkatan kualitas layanan dasar dan aktivitas masyarakat.

Dari total alokasi Rp 17.268.137.500, pemerintah desa di seluruh Kabupaten Pohuwato telah merealisasikan Rp 14.365.501.600 atau sebesar 83,19 persen.

Realisasi ini mencakup sejumlah pembangunan fisik seperti:

• Pembangunan dan peningkatan jalan desa
  
• Rehabilitasi fasilitas umum
• Penyediaan sarana penunjang pelayanan sosial dasar

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa fokus memperkuat infrastruktur untuk menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Realisasi Kegiatan Non Sarpras

Selain pembangunan fisik, pemerintah desa juga memprioritaskan penguatan kapasitas masyarakat dan layanan sosial melalui kegiatan non sarpras.

Dari alokasi Rp 66.785.424.500, realisasi anggaran mencapai Rp 48.915.688.300, atau 73,24 persen.

Kegiatan non sarpras meliputi:

• Program pemberdayaan masyarakat
• Dukungan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan
• Bantuan langsung masyarakat sesuai regulasi

Program-program ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama pada aspek sosial, ekonomi, dan penguatan institusi desa.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Pohuwato

Dengan total realisasi mencapai lebih dari 75 persen, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menilai bahwa capaian ini mencerminkan kinerja yang efektif dari seluruh pemerintah desa dalam merencanakan dan mengeksekusi program prioritas.

Pemerintah daerah juga terus mendorong agar penggunaan Dana Desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Pohuwato berharap desa-desa dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran guna mendukung pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat di tingkat desa. (Najamuddin A)

#Desa #DanaDesa

 

Menteri Desa PDT RI didampingi Kepala BPSDM Kemendesa PDT pd kegiatan Pembukaan Rapat Koordinasi dan Penguatan Peran TPP seluruh Regional Tahun Anggaran 2025 di Hotel Green Forest Kota Bogor Jawa Barat.

Arahan Menteri Desa dalam Pembukaan RAKOR TPP KDMP dan MBG merupakan Ide dan gagasan Bapak Presiden Prabowo Subianto dimaksudkan selain memperbaiki gizi masyarakat juga memberikan dampak kesejahteraan yang berkelanjutan dengan berperannya SDM dan komoditi pertanian ketahanan pangan yang ada di masyarakat desa. TPP harus memahami dan menjadikan bagian yang tak terpisahkan dalam kerja-kerja pendampingan..

Rapat Koordinasi Dan Penguatan Peran Tenaga Pendamping Profesional (Tpp) Dalam Mencapai Asta Cita Ke-6 Presiden RI. 

I. Kegiatan

Rapat Koordinasi Dan Penguatan Peran Tenaga Pendamping Profesional (Tpp) Dalam Mendukung Pencapaian Asta Cita Ke-6 Presiden Republik Indonesia

🎯 Latar Belakang Singkat

Asta Cita Ke-6 Presiden Ri Berfokus Pada (Isi Sesuai Program Aktual, Misalnya: “pembangunan Desa Dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem”, Atau “penguatan Kesejahteraan Sosial Dan Layanan Dasar”). Tenaga Pendamping Profesional (Tpp)—termasuk Pendamping Desa, Pendamping Teknis, P3md, Dan Unsur Pendamping Lainnya—memegang Peran Strategis Dalam Memastikan Kebijakan Dan Program Pemerintah Diterjemahkan Menjadi Aksi Nyata Di Tingkat Tapak.

Koordinasi Yang Solid Diperlukan Untuk :

1. Menyamakan Persepsi Dan Arah Kebijakan,

2. Memperkuat Kapasitas Tpp,

3. Mengoptimalkan Peran Tpp Dalam Pencapaian Target Asta Cita Ke-6,

4. Menyelesaikan Kendala Lapangan Secara Cepat Dan Terukur.

🎯 Tujuan Rapat Koordinasi

1. Menguatkan Pemahaman TPP Terkait Asta Cita Ke-6 Dan Roadmap Implementasinya.

2. Memperkuat Sinergi Dan Koordinasi Antara K/L, Pemerintah Daerah, Dan Tpp.

3. Mengidentifikasi Problem Lapangan Dan Merumuskan Solusi Operasional.

4. Meningkatkan Kapasitas Teknis TPP Sesuai Kebutuhan Program.

4. Menyusun Langkah Tindak Lanjut Untuk Percepatan Capaian.

🧩 Ruang Lingkup Pembahasan

1. Kebijakan Nasional Terkait Asta Cita Ke-6

2. Peran Strategis TPP Dalam Pencapaian Target Nasional

3. Capaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan

4. Identifikasi Hambatan Dan Peluang

5. Strategi Percepatan, Inovasi, Dan Penguatan Kapasitas

6. Penyelarasan Data, Pelaporan, Dan Monitoring

Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)

🏷 Hasil Yang Diharapkan

1. Kesepahaman Arah Kebijakan Asta Cita Ke-6

2. Terbentuknya Strategi Operasional Penguatan TPP

3. Tersedianya Peta Masalah Dan Rekomendasi Solusi

4. Rencana Aksi Terukur Dan Terstruktur

5. Peningkatan Profesionalisme Dan Efektivitas Tpp Di Lapangan

#RakorPenguatanPeranTPP2025