Pemeringkatan BUMDes di Gorontalo Utara: Tantangan dan Pembelajaran dari Atinggola

 Pembangunan desa yang inklusif menuntut kehadiran nyata hingga ke wilayah terluar. Salah satu instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa adalah keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola secara profesional dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pemeringkatan BUMDes menjadi langkah strategis untuk memastikan kinerja, transparansi, serta keberlanjutan usaha desa.

Kunjungan kerja ke Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, menjadi bagian dari upaya tersebut. Wilayah yang dikenal dengan tantangan geografis dan keterbatasan akses ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana implementasi kebijakan di tingkat desa berjalan, sekaligus memperlihatkan semangat lokal dalam mengelola potensi yang dimiliki.

Perjalanan kunjungan kerja ke wilayah utara Kabupaten Gorontalo Utara, tepatnya di Kecamatan Atinggola, memberikan pengalaman yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh sisi sosial dan kemanusiaan. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah yang cukup terpencil, dengan akses yang menantang serta kondisi geografis yang menuntut kesiapan fisik dan mental dalam menjalankan tugas.

Kunjungan kerja ini difokuskan pada kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pemeringkatan BUMDes, yang menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan peninjauan langsung terhadap dokumen, sistem pengelolaan usaha, serta capaian indikator penilaian yang telah diinput oleh desa.

Salah satu desa yang dikunjungi adalah Desa Buata, yang tergolong desa terpencil. Akses menuju desa ini cukup menantang, dengan kondisi jalan yang belum sepenuhnya memadai. Namun di balik keterbatasan tersebut, semangat aparatur desa dan pengelola BUMDes tetap terlihat kuat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Selain kegiatan monev, kunjungan ini juga diisi dengan diskusi bersama para pendamping desa dan pendamping lokal desa. Diskusi berlangsung hangat dan terbuka, membahas berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pemeringkatan, mulai dari keterbatasan akses internet, pemahaman teknis aplikasi, hingga kapasitas pengelolaan usaha BUMDes itu sendiri. Para pendamping menyampaikan kondisi riil di lapangan, yang menjadi masukan penting dalam penyempurnaan kebijakan dan sistem ke depan.

Dari kunjungan ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeringkatan BUMDes di wilayah terpencil seperti Atinggola membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual. Dukungan pendampingan yang intensif, peningkatan kapasitas SDM, serta perbaikan infrastruktur menjadi kunci agar BUMDes di desa-desa terpencil dapat berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Perjalanan ini bukan sekadar tugas rutin, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pembangunan desa harus menjangkau hingga ke titik terluar, memastikan tidak ada yang tertinggal dalam proses kemajuan bersama.

Kunjungan kerja ini menegaskan bahwa keberhasilan pemeringkatan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, serta intensitas pendampingan di lapangan. Wilayah terpencil seperti Kecamatan Atinggola membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif agar setiap desa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Lebih dari sekadar agenda rutin, kegiatan ini menjadi refleksi bahwa pembangunan desa harus menjangkau seluruh lapisan, tanpa terkecuali. Dengan sinergi antara pemerintah, pendamping, dan masyarakat desa, diharapkan BUMDes dapat terus tumbuh sebagai pilar ekonomi desa yang berdaya saing dan berkelanjutan.